Selama 2021, Kominfo akan menindaklanjuti 43 kasus kebocoran data pribadi

  • Share

Sepanjang tahun 2021, ada sejumlah kasus pembocoran data pribadi orang Indonesia. Cukup banyak kasus tersebut yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dalam pengumuman resminya, Kominfo mengumumkan telah menindak 43 kasus kebocoran data pribadi di Indonesia sepanjang tahun 2021.

Selama 2021, Kominfo akan menindaklanjuti 43 kasus kebocoran data pribadi

Selama-2021,-Kominfo-akan-menindaklanjuti-43-kasus-kebocoran-data-pribadi

Baca juga:
– Ini adalah data pribadi yang tidak boleh dibagikan di media sosial karena bisa serius
– Duh, bocoran data pribadi warga bisa dimanfaatkan teroris
– 11 aplikasi ini diam-diam mencuri informasi pribadi, ada Squid Game
– Berhasil membobol aplikasi kencan, peretas menjual informasi pribadi dan foto pengguna

“Bisa dikatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memproses total 43 kasus dugaan kegagalan perlindungan data pribadi,” kata Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (30 Desember 2021). . ) kemarin.

Sejauh ini, 19 insiden telah diselidiki, tambah Dedy.

Selain itu, penyelenggara sistem elektronik yang melanggar prinsip perlindungan data pribadi dikenakan sanksi administratif dan rekomendasi perbaikan sistem.

Sedangkan 24 Kominfo lainnya masih memproses insiden kebocoran data pribadi tersebut. Salah satunya adalah BPJS Kesehatan.

“Untuk BPJS Kesehatan, dugaan insiden kebocoran data masih dalam penyelidikan dan insyaallah akan segera ada keputusan akhir,” kata Dedy.
Didukung oleh GliaStudio
Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta. [Suara.com/Dicky Prastya]
Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta. [Suara.com/Dicky Prastya]

Meski begitu, Dedy tidak merinci kasus apa saja yang ditangani Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dia hanya menyebut, insiden kebocoran data pribadi itu berasal dari sektor pemerintah dan nonpemerintah.

Di sisi lain, ia juga mengaku telah merencanakan pembahasan lebih lanjut tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) mulai awal tahun 2022.

Pembahasan ini dilakukan bersama Kominfo dan DPR.

“Jadi setelah pergantian tahun kita bisa langsung memulai pembicaraan antara pokja (Panja) dalam hal ini Kominfo dengan Panja DPR,” kata Dedy.

Selama belum ada UU PDP, lanjut Dedy, Kominfo akan menindaklanjuti kasus pembobolan data pribadi berdasarkan tiga aturan yang telah ditetapkan.

Aturan pertama adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi. [Suara.com/Dicky Prastya]
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi. [Suara.com/Dicky Prastya]

Aturan kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kemudian aturan ketiga adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

“Ketiga tools ini sudah digunakan untuk mengatasi kebocoran data,” jelas Dedy.

Demikian laporan Kominfo yang menindak 43 kasus kebocoran data di Indonesia

Baca Juga :

https://relawanfilantropi.id
https://polres-gowa.id
https://ipcportequipment.co.id
https://dprdkabprobolinggo.id

  • Share